Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali ramai diperbincangan di media sosial. Kini terkait dengan isu penggelapan penyitaan mobil mewah yang diduga dilakukan oleh pihak Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Isu itu disebar melalui akun media sosial @Aryprasetyo85 dengan mengatakan Kantor Bea Cukai Soetta telah menyalahgunakan wewenang dengan menggelapkan 9 unti mobil mewah milik pengusaha asal Malaysia bernama Kenneth Koh.

Kenneth Koh disebut sebagai Direktur Speedline Industries Sdn Bhd dan telah melaporkan tindakan Bea Cukai Soetta ke Kejaksaan Agung RI dengan menggandeng kuasa hukum Johny Politon dari kantor OC Kaligis & Associates.

Merespons laporan itu, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Gatot Sugeng Wibowo telah memberi penjelasan, sebagaimana dibagikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

Prastowo mengatakan, kronologi permasalahan itu bermula pada periode 2019-2020. Dalam kurun waktu tersebut, dilakukan pemasukan impor sementara 9 unit mobil mewah super cepat atau supercar menggunakan prosedur impor sementara atau ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) Carnet.

“Penjelasan Pak Gatot, Kepala KPU BC Soetta, kronologis importasi supercar 2019-2020 dalam kurun waktu tersebut dilakukan pemasukan impor sementara 9 unit mobil mewah menggunakan prosedur impor sementara ATA Carnet,” kata Prastowo dikutip Senin (6/5/2024).

Pada 2021, masa berlaku dokumen ATA Carnet telah habis atau expired. Lalu, pada 2022 Maret
karena dokumen ATA Carnet expired masa berlakunya, Bea Cukai Soekarno-Hatta mengirimkan Surat Pemberitahuan Klaim jaminan Carnet ke Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

“Dilakukan penyegelan barang dalam rangka pengamanan barang,” ucapnya.

Pada 2022 September, atau 6 bulan sejak surat klaim tidak ada penyerahan jaminan tunai, maka Bea Cukai Soekarno-Hata menerbitkan 9 Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) terhadap 9 unit mobil tersebut dengan total nilai denda: Rp 8.898.930.000.

Lalu, hingga jatuh tempo pembayaran SPSA atau 60 hari sejak diterbitkan SPSA masih belum dilakukan pembayaran, sehingga dilanjutkan ke mekanisme penagihan aktif dengan menerbitkan Surat Teguran pada tanggal 5 Desember 2022.

Dalam kurun waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan masih belum dilakukan pembayaran, Bea Cukai Soekarno-Hatta menerbitkan Surat Paksa pada tanggal 26 Desember 2022.

Selanjutnya, ketika jangka waktu 2X24 jam sejak diserahkannya Surat Paksa, tidak dilakukan pembayaran tagihan, maka proses berlanjut dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). SPMP diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2023

Namun, kewajiban itu belum juga dilakukan pelunasan, dengan total tagihan dan bunga mencapai Rp 11,8 miliar per Mei 2024. Bahkan, DJBC Soetta telah mengingatkan akan berpotensi mencapai tagihan maksimum pada November 2024 sebesar Rp 13,1 miliar.

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


Bea Cukai Ungkap 9 Eksportir Bawa Kabur Dolar ke LN, Siapa Saja?


(arj/haa)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *