Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut beberapa capaian pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Capaian tersebut pun menjadi bukti kontribusi PUPR terhadap ketahanan air.

Salah satu infrastruktur krusial yang dibangun pemerintah adalah bendungan. Ini merupakan infrastruktur bidang sumber daya air yang sangat penting dan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk penyediaan air irigasi, air baku, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan, sampai saat ini, dari 61 bendungan yang dibangun, 43 bendungan telah selesai dan 18 bendungan lainnya tahap penyelesaian.

“Terdapat tambahan 11 bendungan baru, 7 di antaranya sudah pada tahap pelaksanaan, sehingga total bendungan on going saat ini adalah 25 bendungan,” ujar dia dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (3/5/2024).

Dia menambahkan, 43 bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Bendungan Sadarwana di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten, dan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Kemudian, ada juga Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dan Bendungan Cipanas di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Di samping itu, dia melanjutkan, untuk menjamin penyediaan air baku, sampai dengan tahun 2023, Pemerintah telah membangun infrastruktur untuk pelayanan air baku sebesar 44,27 meter kubik (m3) per detik. Infrastruktur tersebut berupa embung. Adapun beberapa embung yang telah diselesaikan adalah Embung Bansari di Jawa Tengah yang telah selesai dibangun pada tahun 2021 dan Embung Gedebage di Jawa Barat yang telah selesai dibangun pada 2018.

Lebih lanjut, guna mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan air untuk irigasi, pemerintah telah membangun jaringan irigasi seluas 463.315 Ha dan merehabilitasi jaringan irigasi dengan total luas kurang lebih 2,1 juta Ha. Sebagai contoh, pembangunan jaringan irigasi adalah DI Baliase di Luwu Utara, Sulawesi Selatan seluas 14.777 Ha, DI Jambo Aye dan DI Lhok Guci di Provinsi Aceh, DI Slinga di Jawa Tengah, DI Bintang Bano di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain.

Sedangkan, untuk rehabilitasi jaringan irigasi contohnya adalah DI Rentang di Jawa Barat dan DI Gumbasa di Sulawesi Tengah yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Maret 2024.

Tak hanya itu, dia menjelaskan bahwa Pemerintah juga melakukan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir dan Pengamanan Pantai dengan total panjang 1.901 km dan Bangunan Pengendali Sedimen dan Lahar sebanyak 423 buah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun beberapa infrastruktur pengendali banjir yang telah selesai dibangun adalah Floodway Cisangkuy, Kolam Retensi Andir di Provinsi Jawa Barat untuk mengurangi risiko banjir di daerah Dayeuhkolot, Baleendah, Andir, dan sekitarnya. Kemudian Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2022, normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16,9 kilometer, dan pembangunan Sudetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur yang telah diresmikan pada tahun 2023.

Pada bagian hilir, pemerintah telah membangun pompa Ancol Sentiong yang juga diresmikan oleh Presiden pada tahun 2023. Kemudian, untuk mengendalikan banjir di pesisir Teluk Jakarta juga telah dilakukan melalui pembangunan infrastruktur berupa Tanggul Pantai dan Muara Sungai sepanjang 14,5 km yang terintegrasi dengan sistem Polder serta penataan drainase lingkungan pada bagian belakang tanggul.

“Selain itu, pemerintah membangun kolam retensi nipa-nipa untuk pengendalian banjir Kota Makassar, Sulawesi Selatan,” imbuhnya.

Untuk mengatasi banjir rob yang sering terjadi di Belawan, Kota Medan, pemerintah melakukan pembangunan yang terbagi dalam tiga zona yaitu Zona A, Zona B, dan Zona C. Zona A telah selesai dibangun pada tahun 2023 untuk melindungi 47 Ha permukiman masyarakat dan fasilitas umum lainnya. Zona B dan Zona C akan diselesaikan tahun 2024.

Pada tahun 2024, target kinerja utama pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR adalah pembangunan 25 bendungan dengan target bendungan yang selesai sebanyak 18 bendungan, 24 embung, penyediaan air baku sebesar 2,90 m3 per detik, pembangunan daerah irigasi 10 ribu Ha, rehabilitasi jaringan irigasi 100 ribu Ha, 18 unit pengendali sedimen dan lahar, serta 140 Km pengendali banjir dan pengaman pantai.

Di sisi lain, guna mendukung pembangunan dan memenuhi kebutuhan air di Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah menuntaskan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku.

Lalu, Embung Mentawir juga telah diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan air persemaian modern berbagai jenis bibit pohon. Selain itu, dalam rangka konservasi sumber air, saat ini pemerintah sedang membangun 19 embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebagai upaya penyimpanan air baku non air minum.

Adapun untuk mengendalikan banjir, beberapa kegiatan peningkatan kapasitas sungai dan pembangunan kolam retensi sedang dilaksanakan. Salah satu yang telah selesai adalah Kolam Retensi SG-03 di KIPP.

“Semoga kita semua dapat berkarya dalam membangun infrastruktur SDA yang tangguh dalam rangka mendukung ketahanan air, pangan, dan energi dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan,” tandasnya.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


RI Alami 1.000 Bencana Banjir Setiap Tahun, Pemerintah Lakukan Ini


(rah/rah)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *