Jakarta, CNBC Indonesia – BPJS Ketenagakerjaan dan Perum Perumnas menjalin sinergi dalam penyediaan hunian layak bagi pekerja. Kolaborasi ini merupakan bagian dari optimalisasi penyaluran Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mengurangi tingkat backlog perumahan yang hingga Agustus 2023 mencapai 12 juta.
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia bersama Direktur Pemasaran Perum Perumnas Imelda Alini Pohan meresmikan kerja sama tersebut lewat penandatanganan nota kesepahaman. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo Shinta Widjaja Kamdani.
Shinta pun mengapresiasi langkah yang diambil oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Perum Perumnas dalam bentuk sinergi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Saya rasa kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para pekerja dan anggota BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga akan mendukung pembangunan infrastruktur perumahan yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Shinta dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/5/2024).
Dalam kesempatan yang sama Direktur Pemasaran Perum Perumnas Imelda Alini Pohan menjelaskan, pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi pekerja merupakan tugas dari seluruh pihak, termasuk Perumnas dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini menjadi PR bersama baik itu BUMN maupun BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan hunian layak yang terjangkau sehingga karyawan bisa nyaman bekerja, produktivitas meningkat, sehingga mereka bisa memberikan kontribusinya bagi perusahaan,” ujar Imelda.
Sejalan dengan itu, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia mengungkapkan kemudahan akses terhadap perumahan layak merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap pekerja. Namun kurangnya daya beli akibat harga rumah yang melambung menjadi tantangan bagi setiap pekerja.
“Pekerja merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian bangsa. Kolaborasi ini merupakan bentuk apresiasi serta komitmen kami dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan mewujudkan mimpi mereka memiliki hunian yang aman dan nyaman,” terang Roswita.
Dia menilai kerja sama ini mampu memberikan dampak positif kepada seluruh pihak. Di mana pekerja akan mendapatkan akses lebih mudah dan terjangkau ke perumahan yang layak, sedangkan pengusaha mendapatkan keuntungan dari meningkatnya kesejahteraan dan produktivitas para pekerjanya.
“Sementara itu bagi BPJS Ketenagakerjaan sinergitas ini akan memperluas cakupan layanan bagi para pesertanya. Di sisi lain Perumnas juga akan diuntungkan dengan terbukanya akses ke pangsa pasar yang lebih luas,” ungkap dia.
Roswita menambahkan MLT BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan bagi para pekerja untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan dengan bunga lebih ringan jika dibandingkan dengan bunga komersial yakni BI Repo Rate+maksimal 5%. MLT BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam fasilitas mulai dari Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp 500 juta, serta Kredit Konstruksi yang ditujukan bagi developer.
“Melalui program kerja sama Manfaat Layanan Tambahan, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi seluruh peserta program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Roswita.
Dia mengungkapkan sejak diperkenalkan pada 2017, BPJS Ketenagakerjaan berhasil menyalurkan MLT sebanyak 4.438 unit rumah dengan manfaat senilai Rp1,19 triliun. Roswita pun optimistis dukungan dan jaringan Perum Perumnas mampu meningkatkan penyaluran MLT secara signifikan. Di sisi lain, dengan terpenuhinya kebutuhan pokok para pekerja, mereka dapat lebih produktif dalam bekerja.
“MLT perumahan ini akan optimal jika seluruh ekosistem program perumahan saling berkolaborasi. Semoga kerja sama ini dapat membawa manfaat bagi seluruh peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan bersama-sama kita menjadikan kerja sama ini sebagai tonggak awal menuju masa depan lebih cerah bagi para pekerja Indonesia. Sehingga mereka bisa kerja keras bebas cemas,” pungkas Roswita.
Artikel Selanjutnya
242 ribu Pekerja Daftar BPJS Ketenagakerjaan Lewat Pos Indonesia
(rah/rah)